SBY: Hukum Adalah Hukum, Politik Adalah Politik
Oleh Irvan Ali Fauzi | Inilah – Rab, 11 Mei 2011
INILAH.COM, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan tidak akan mengintervensi pengungkapan kasus suap wisma atlet Sea Games, meski diduga melibatkan kader Partai Demokrat.
Presiden berjanji tidak ada politisasi dalam kasus ini. Polisi, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan melakukan tebang pilih.
"Saya mengatakan hukum adalah hukum, politik itu adalah politik bahwa KPK dan penegak hukum yang lain manakala melakukan proses siapapun yang diduga melakukan pelanggaran hukum pastilah itu bukan urusan politik. Jadi saya tidak percaya kalau itu selalu dikaitkan dengan politik dan ini sangat jelas," papar SBY di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma,Jakarta Timur Rabu (11/5/2011).
Oleh karena itu, Presiden mempersilahkan KPK dan lembaga penegak hukum untuk mengungkapkan kasus yang menyeret sekretaris Menpora Wafid Muharam itu secara transparan dan akuntabel. "Dengan demikian masyarakat juga mengikuti tentang kebenaran dari apa yang diduga ini," katanya.
Terkait keterlibatan para kader Partai Demokrat itu, Presiden meminta agar publik menunggu hasil penyelidikan KPK terlebih dulu. "Komentar-komentar publik itu memang sering tidak bisa dibedakan mana yang fakta dan mana yang analisis," kilahnya. [tjs]
Presiden berjanji tidak ada politisasi dalam kasus ini. Polisi, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan melakukan tebang pilih.
"Saya mengatakan hukum adalah hukum, politik itu adalah politik bahwa KPK dan penegak hukum yang lain manakala melakukan proses siapapun yang diduga melakukan pelanggaran hukum pastilah itu bukan urusan politik. Jadi saya tidak percaya kalau itu selalu dikaitkan dengan politik dan ini sangat jelas," papar SBY di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma,Jakarta Timur Rabu (11/5/2011).
Oleh karena itu, Presiden mempersilahkan KPK dan lembaga penegak hukum untuk mengungkapkan kasus yang menyeret sekretaris Menpora Wafid Muharam itu secara transparan dan akuntabel. "Dengan demikian masyarakat juga mengikuti tentang kebenaran dari apa yang diduga ini," katanya.
Terkait keterlibatan para kader Partai Demokrat itu, Presiden meminta agar publik menunggu hasil penyelidikan KPK terlebih dulu. "Komentar-komentar publik itu memang sering tidak bisa dibedakan mana yang fakta dan mana yang analisis," kilahnya. [tjs]
Comments
Post a Comment